frontpage hit counter
Info Haji & Umrah

Jokowi Bisa Terjerat Korupsi dalam Dana Haji

Jokowi  Bisa Terjerat Korupsi dalam Dana Haji
okezone

 Sambungan artikel PERTAMA

 Budaya “korupsi berjamaah” secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi sebuah praktik rutin di instansi pemerintah. Tujuan penggunaan dana Haji termasuk kategori dana off-budget untuk kepentingan yang baik/legal maupun yang tidak baik/ilegal pada prinsipnya tetap melanggar ketentuan yang ada. Tapi dalam praktiknya memang sangat sulit untuk dihindari.

Pada dasarnya penggunaan dana haji yang merupakan dana umat (publik) harus didasarkan pada benerapa prinsip anggaran publik antara lain;

Pertama, otorisasi legislatif, penggunaan dana haji haruslah mendapatkan otorisasi (pemberian kuasa) dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

Baca: Nilai Kepercayaan Masyarakat Kurang, Prof Didin Nilai Pemerintah Jangan Pakai Dana Haji

Kedua, prinsip non discretionary appropriation. Bahwa Presiden tidak serta merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya. Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh dewan legislatif ini, harus benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Ketiga, prinsip kejelasan. Dana haji hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat dipahami masyarakat terutama umat Islam, dan tidak membingungkan. Tidak diperkenankan adanya pembiayaan pembangunan atau infrastuktur yang tidak jelas mekanismenya.

Baca: Dana Haji untuk Infrastruktur, Menag: Harus Sesuai Syariat

Keempat, diketahui publik. Penggunaan dana haji harus diinformasikan kepada masyarakat umat Isalam secara luas. Yang dilandaskan pada UU Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu Presiden Jokowi harus berhati-hati dalam menggunakan dana haji yang sifatnya non bageter, sebab banyak kasus penggunaan dana non bageter yang telah mejerat pejabat ke meja hijau karna terlibat praktik korupsi akibat penggunaan dana tersebut tidak tepat, sebut saja kasus dana mon bageter bulog dan dana bantuan Brunai yang berunjung pada lengsernya Presiden Abdurahman Wahid.

Oleh karena itu, himbawannya adalah Presiden sebaiknya berhenti untuk berwacana terkait rencana penngunaan dana haji untuk pembangunan infrastuktur.*

Dekan Fakultas Hukum UNAS, Sekjen MASIKA-ICMI

Rep: Admin Hidcom

Editor:

Update aplikasi Hidcom untuk Android Sekarang juga !

Sebarkan :

Baca Juga

Bank Muamalat

Gedung PPH