Opini

Menjadi Oposisi

Menjadi Oposisi

Oleh: Andi Ryansyah

Presiden dan wakil presiden sudah bersumpah dan dilantik. Mari kita terus kawal dan tagih janji-janjinya sampai bosan dan lunas! Sehabis pelantikan, perhatian kita tersedot dengan adegan antiklimaks berkoalisinya partai oposisi, Gerindra.

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang dulu tampil sebagai pentolan oposisi, kini duduk di kursi empuk Menteri Pertahanan. Menjadi anak buah Jokowi. Yang ketika kampanye, gebrak-gebrak podium, kini ia tampak senyam-senyum. Kobaran api oposisinya akhirnya padam juga disiram jabatan.

Melihat kemesraan Jokowi dan Prabowo sekarang ini, maka adagium paling masyhur dalam jagat politik berlaku, “Tidak ada kawan-lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.” Tentu sah-sah saja sikap Gerindra ini. Namun, jadi tidak seru. Yang lima tahun kemarin kita melihat macan unjuk taring, lima tahun ke depan kita bakal melihat macan ompong.

Di saat makin sedikitnya partai politik yang beroposisi kepada pemerintah, maka kita, rakyat Indonesia, harus lebih banyak lagi yang peduli dan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Agar makin banyak mata yang mengawasi. Biar demokrasi tidak berat sebelah. Supaya pemerintah tidak menyimpang. Bukan bermaksud su’uzhan atau tidak percaya kepada pemerintah.

Bagaimanapun juga yang menjalankan pemerintahan hanyalah manusia biasa, yang tak luput dari lupa, salah, dan dosa. Untuk itulah, kita bantu mengingatkan dan memberi masukan. Agar pemerintah insyaf dan kembali ke shirathal mustaqim.

Kalau semua hanya memuja-muji dan menjilat pemerintah, kita khawatir nanti ABS (Asal Bapak Senang). Kabar buruk disembunyikan. Pura-pura tidak melihat ada bopeng di wajah pemerintahan. Takut, ragu, dan tidak enakan mengkritik karena sudah berteman dekat dan dapat posisi enak. Jadinya, hanya sanjungan dan kabar gembira saja yang diutarakan. Bikin pemerintah terbang dan abai dengan kesalahannya.

Bung Hatta Vs Bung Karno

Menjadi orang yang kritis terhadap pemerintah bukan berarti memusuhi negara. Salah seorang pendiri bangsa kita pun, Mohammad Hatta, berlaku kritis terhadap pemerintahan Sukarno. Siapa yang meragukan kesetiaan dan kecintaan Bung Hatta kepada tanah air?

Saat tidak lagi menjabat wakil presiden, Bung Hatta sering melontarkan kritik-kritik kepada Bung Karno. Bukan lantaran ia melampiaskan dendam atau kebencian, melainkan ada kebijakan pemerintahan Sukarno yang dinilainya tidak beres dan merugikan bangsa ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemotongan nilai uang (sanering) kertas Rp500 dan Rp1000. Kala itu, Rp500 nilainya jadi Rp50, dan Rp1000 nilainya jadi Rp100. Sanering ini dilakukan pemerintahan Sukarno demi mencegah inflasi makin tinggi.

Tapi menurut Bung Hatta yang paham betul ekonomi, sanering tidak bisa dilakukan ketika defisit anggaran belanja sangat besar. Karena di samping sanering, pengeluaran uang baru yang bermiliar-miliar jumlahnya juga dilakukan. Akibatnya, inflasi justru jadi meroket.

Memang benar, sanering ini membuat harga barang jadi turun kala itu. Tapi berlaku hanya sementara, menurut Bung Hatta. Harga barang turun, jelasnya, karena kurangnya daya beli. Nanti kalau uang kertas baru dicetak, harga itu akan naik dan semakin naik. Akibatnya, daya beli jadi kembali berkurang.

Produsen dan konsumen, kata Bung Hatta, paling dirugikan akibat sanering ini. Sedangkan saudagar besar kapitalis dan spekulan tidak terlalu kena dampaknya. Sebab uang mereka sebagian besar ada di barang. Yakni barang yang dibelinya dari produsen dengan uang Rp500 dan Rp1000 sebelum nilainya dipotong. Sekarang, uang yang dipegang produsen itu nilainya jadi kecil akibat sanering. Akibatnya, produsen seperti petani, peternak, pengrajin jadi miskin.

Konsumen pun jadi miskin. Bung Hatta mencontohkan dengan seorang pengarang yang menerima royalti bukunya setahun sekali dengan jumlah sekaligus besar. Royalti itu, tuturnya, dipakai pengarang untuk belanja setahun. Pengarang menyimpan royaltinya di rumah untuk belanja bulanan. Tapi akibat sanering ini, nilai uang belanjanya tiba-tiba dipotong. Ada yang kehilangan uang belanja 10 bulan, 8 bulan, 6 bulan dan seterusnya. “Dapatkah Saudara memikirkan betapa pahit rasa hatinya?” tanya Bung Hatta kepada Bung Karno lewat surat. Surat kritikannya ini bisa dibaca di buku “Hati Nurani Melawan Kezaliman:Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965” yang disusun Mochtar Lubis (1988).

Bung Hatta dalam suratnya itu, lalu membandingkan nasib pengarang dengan kapitalis yang menerima keuntungan dari harga barangnya sebesar Rp100.000 dengan uang kertas Rp100.000 satu lembar. Sementara pengarang yang susah hidupnya menerima honorarium bukunya sejumlah Rp9.000 dengan uang kertas Rp1.000 sembilan lembar.

“Dari jurusan mana juga ditinjau muslihat ini tidak adil dan pula anti sosial,” tulisnya. “Sebab itu sebaik-baiknya dicabut saja kembali selekas-lekasnya.”

Tidak hanya mengkritik, Bung Hatta juga memberikan tiga solusi untuk masalah ini. Yakni berhemat dan mengurangi perbelanjaan negara sampai jumlah yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu menggiatkan produksi, dan mengefektifkan peredaran barang.

Mochtar Lubis membenarkan keadaan yang disampaikan Bung Hatta di atas. Rakyat, kata Mochtar, jadi korban utama kebijakan moneter pemerintahan Sukarno itu. Wanti-wanti Hatta akan terjadi peningkatan inflasi pun, tuturnya, kejadian pada tahun berikutnya. Perekonomian jadi makin mundur. Artinya, Bung Hatta tidak berbohong dan main-main ketika mengkritik.

Selain kebijakan sanering, Hatta juga mengkritik demokrasi terpimpin ala Sukarno. Kritiknya disampaikan lewat tulisan berjudul Demokrasi Kita yang dimuat di Majalah Pandji Masjarakat 1 Mei 1960. Akibat tulisan itu, majalah yang dipimpin Buya Hamka ini dibredel oleh rezim orde lama.

Dalam tulisannya, Bung Hatta menilai demokrasi terpimpin makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya, dan sangat menyimpang dari konstitusi. Sebab Bung Karno memilih kabinetnya secara sepihak, membubarkan Konstituante dan DPR, lalu membuat DPR baru dengan menunjuk semua anggotanya sendiri dengan menyingkirkan golongan oposisi.

Oleh Bung Karno, DPR dijadikan sekadar stempel yang memberi dasar hukum atas keputusan yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan pertimbangan atau usul dari Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Dua badan ini pun orang-orangnya ditunjuk sendiri oleh Sukarno. Maka sempurnalah rezim otoriter! Alasan Bung Karno memakai cara ini agar segala perundingan dapat berlaku dengan cepat dan tidak bertele-tele.

Tapi, Bung Hatta menilai demokrasi macam ini tidak kenal batas kebebasannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki yang lambat laun akan digantikan oleh diktator. “… dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakjat jang terdjadi sekarang, dimana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, lenjaplah sisa-sisa demokrasi jang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno mendjadi suatu DIKTATUR jang didukung oleh golongan-golongan jang tertentu,” kritiknya. Bung Hatta sampai menulis kata “diktatur” dengan huruf besar.

Ia memprediksi demokrasi terpimpin tidak akan bertahan lama. “… sedjarah dunia memberi petundjuk pula bahwa diktatur jang bergantung kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnja. Sebab itu pula sistim jang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih pandjang umurnja dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistimnja itu akan rubuh dengan sendirinja seperti suatu rumah dari kartu,” tulisnya.

Dan benar saja, demokrasi terpimpin, tulis Himawan Indrajat dalam Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1 tahun 2016, gagal total. Sebabnya, Bung Karno terlalu menyederhanakan masalah dengan meyakini bahwa semua organisasi sosial politik bisa disatukan oleh pemimpin tunggal yang kuat. “Padahal mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan pasti saling bersaing untuk memenangkan kepentingannya,” terang Indrajat.

Contohnya, kata dia, kompetisi antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat (AD), yang akhirnya malah merobohkan demokrasi terpimpin itu sendiri dan menyingkirkan Bung Karno. Demokrasi terpimpin ini, kata Indrajat, bukannya melahirkan demokrasi, tapi malah membuat Sukarno sama sekali tidak terkontrol oleh rakyat. Sehingga Sukarno cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

Bung Hatta dalam Demokrasi Kita, menjelaskan semangat demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial dan kolektif. Karena itu, kata dia, harus ada harmoni atau keseimbangan antara pemeliharaan dan politik pemerintah, yang dapat dikontrol setiap waktu oleh DPR yang dipilih oleh rakyat.

Demokrasi, lanjut Hatta, harus dijalankan dengan perbuatan yang berdasarkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, persaudaraan, dan perikemanusiaan. “Sjarat utama untuk melaksankan ini –jang djuga berlaku bagi segala demokrasi– ialah adanja keinsafan tentang tanggung djawab dan toleransi dan persediaan hati melakukan prinsip ‘the right man in the right place’ –orang jang tepat pada tempat jang tepat,” jelasnya. “Demokrasi dalam sistim Pantjasila bukanlah demokrasi-demokrasian atau ‘demokrasi’ sebagai topeng belaka. Ia adalah demokrasi jang harus diberkati oleh Tuhan Jang Maha Esa, sila pertama jang memimpin seluruh tjita-tjita kenegaraan kita, …”

Dari kritik Bung Hatta terhadap demokrasi terpimpin dan sanering ini, ada nilai-nilai yang bisa kita angkut sebagai syarat menjadi oposisi. Pertama, niat baik mengkritik. Bung Hatta ketika mengkritik sanering tujuannya agar inflasi tidak meroket dan wong cilik tidak dimiskinkan. Begitu juga ketika mengkritik demokrasi terpimpin. Ia ingin melihat hidup bangsanya demokratis. Jadi kritiknya demi kepentingan bangsa. Bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja.

Kedua, benar-benar memahami masalah yang dikritiknya dan konstruktif. Berbekal wawasan dan pengalamannya yang luas, Bung Hatta bisa menunjukkan salahnya sanering dan demokrasi terpimpin, lalu ia analisis dampaknya dan terangkan baiknya seperti apa. Kalau kita tidak betul-betul paham suatu masalah secara dalam dan utuh, ada baiknya kita diam dan tak sok tahu berkomentar. Karena bisa menyesatkan masyarakat dan tentu saja mempermalukan diri sendiri.

Ketiga, objektif. Bung Hatta tidak menyerang pribadi Bung Karno. Yang dikritiknya adalah kebijakannya. Yakni sanering dan demokrasi terpimpin. Yang memang terbukti tidak baik untuk ekonomi dan demokrasi.

Keempat, kritik boleh setajam silet, tapi harus berdasarkan data dan fakta. Kurang tajam apa, Bung Hatta menyebut sanering sebagai muslihat dan demokrasi terpimpin sebagai diktator. Jangan kita tajam mengkritik, tapi dasarnya hoax dan kebencian. Nanti ada banyak laporan ke polisi.

Kelima, merdeka. Walau Bung Karno kawannya, tapi Bung Hatta tetap mengkritiknya ketika ia salah, demi tegaknya kebenaran. Kebenaran di atas segala-galanya. Jangan karena teman yang salah, lantas kita membela dan mencari pembenaran untuknya. Nalar jadi terbutakan.

Keenam —nilai ini tidak dikandung dalam tulisan di atas, tapi perlu dan penting penulis tambahkan— yakni kritik tidak sampai merusak nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Tahukah kita, ketika Bung Karno terbaring sakit, Bung Hatta menjenguknya hingga meneteskan air mata. Ia tetap menganggap Bung Karno sebagai kawannya di luar politik.

Lima tahun ke depan, selamat menjadi oposisi, wahai rakyat Indonesia!*

 

Penulis peminat sejarah, tinggal di Jakarta

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Update aplikasi Hidcom untuk Android Sekarang juga !

Sebarkan :

Baca Juga

Hidayatullah Depok

Iklan Bazar