Internasional

Arab Saudi Pecati Kepala Militernya

Arab Saudi Pecati Kepala Militernya
VCNews

Hidayatullah.com–Raja Salman Arab Saudi baru saja memecat para komandan tinggi militernya dan mereshuffle kabinetnya, dalam langkah yang mengguncang kementrian keamanan dan pemerintahan lapor Aljazeera pada Selasa 27 Februari 2018.

Mereka yang diberhentikan oleh keputusan kerajaan semalam pada Selasa termasuk di dalamnya kepala staf militer Saudi, dan kepala-kepala angkatan darat dan pertahanan udara.

Letnan Satu Jenderal Fayyad bin Hamed al-Ruwayli ditunjuk sebagai kepala staf yang baru, sementara Tamadur bint Youssef al-Ramah ditunjuk sebagai wakil menteri buruh, sebuah posisi senior yang langka bagi perempuan di kerajaan tersebut.

Pangeran Turki bin Talal – saudara laki-laki Alwaleed bin Talal – pebisnis miliader yang ditahan selama berbulan-bulan oleh pemerintah atas tuduhan korupsi – diangkat sebagai wakil gubernur.

Belum ada klarifikasi mengenai alasan atas perombakan tersebut, namun hal itu terjadi di meningkatnya kritik terhadap koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi dalam perang Yaman.

Langkah itu juga terjadi di tengah-tengah serangkaian perubahaan yang dipimpin oleh Putra Mahkota berumur-32-tahun, Mohammed bin Salman (juga dikenal sebagai MBS), yang telah berjanji akan mengubah budaya dan ekonomi Arab Saudi.

Baca: 10.000 Tentara Saudi Dilatih di Pakistan

MBS diangkat menjadi putra mahkota pada Juni 2017 ketika Raja Salman, ayahnya, melakukan perombakan pemerintahan besar-besaran.

‘MBS akan segera tiba’

Mahjoob Zweiri, seorang profesor politik Arab, mengatakan bahwa sementara banyak orang melihat hubungan antara reshuffle Saudi dan Perang di Yaman, langkah itu menunjukkan perubahan yang terjadi di dalam politik internal kerajaan.

“Perkembangan itu memberitahu kita satu hal: raja baru [MBS] akan datang lebih cepat daripada nanti,” Zweiri mengatakan pada Aljazeera.

“Tampaknya dia menempatkan panggung agar anaknya memerintah – kita telah menyaksikan perubahan serius pada ekonomi, upaya-upaya memerangi korupsi dan sebagainya,” tambah dia.

Zweiri lebih jauh menjelaskan bahwa Arab Saudi memiliki sebuah strategi yang sedang diikutinya di Yaman dan bahwa perombakan pemerintahan tidak selalu kebijakannya dalam perang akan berubah.

Arab Saudi memasuki perang Yaman pada tahun 2015 ketika melancarkan sebuah serangan militer setelah pemberontak Houthi mengambil alih ibukota, Sanaa, dan sebagian besar dari negara itu setahun sebelumnya.

Baca: Arab Saudi akan Perbolehkan Wanita Duduki Posisi di Kemiliteran

Dikarenakan tingginya jumlah korban terbunuh, kerajaan telah berada di bawah tekanan untuk mengubah strateginya dalam perang.

Memperbaiki imej Saudi?

Mengomentari pengangkatan saudara laki-laki Alwaleed, Zweiri mengatakan dia yakin Saudi mungkin sedang berupaya memperbaiki imejnya, setelah negara tersebut melakukan serangkaian penahanan para anggota keluarga kerajaan, menteri dan pebisnis top pada November 2017.

“Itu semua bersifat politik – mereka mencoba untuk mengirim sebuah pesan bahwa kami tidak melawannya [Alwaleed] – dan bahwa meskipun apa yang telah kami lakukan, dia masih bagian dari kami,” kata Zweiri.

Lebih pentingnya lagi, kata Zweiri, perombakan pemerintah ini bertujuan untuk membawa mereka yang lebih dekat pada MBS untuk berkuasa dalam upaya mempromosikan “sebuah cara berpikir baru”.

Sejak pengangkatan MBS sebagai putra mahkota, Saudi mengumumkan akan mengakhiri larangan [yang telah lama ada] mengemudi untuk wanita, dan reformasi ekonomi besar-besaran untuk menswastakan ekonomi yang telah diperkenalkan.

“Saya kira kita akan melihat lebih banyak perubahan personel baik dalam militer maupun dalam pemerintahan sipil, hanya karena dia memasukkan rakyatnya sendiri dan dia ingin memproyeksikan citra kerajaan tertentu,” James Dorsey, doktor senior di S Raja Ratnam School of International Studies, Singapura, mengatakan pada Aljazeera.

“Kita harus ingat bahwa pada dasarnya putra mahkota telah mengubah struktur pemerintahan Arab Saudi,” katanya, menambahkan bahwa ini merupakan sebuah one-man rule (sebuah bentuk pemerintahan di mana penguasa adalah seorang diktator mutlak [tidak dibatasi oleh sebuah konstitusi atau undang-undang atau oposisi dan lain-lain]) yang bertentangan dengan masa lalu ketika keputusan-keputusannya diambil oleh konsensus.*/Nashirul Haq AR

Rep: Admin Hidcom

Editor:

Update aplikasi Hidcom untuk Android Sekarang juga !

Sebarkan :

Baca Juga

Umroh Akbar Arifin Ilham

Gedung PPH