Internasional
Dompet Dakwah Media

Tiga Pengumuman Menlu AS Pompeo di ‘Israel’ yang Memperkuat ‘Apartheid’

Tiga Pengumuman Menlu AS Pompeo di ‘Israel’ yang Memperkuat ‘Apartheid’
AFP
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat 'Israel' tiba untuk pengarahan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah pada 19 November.

Hidayatullah.com–Dengan hanya dua bulan tersisa sebelum pemerintahan Biden menjabat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membuat banyak pengumuman pada hari Kamis (19/11/2020). Pengunguman-pengunguman tersebut telah mengaburkan garis antara negara ‘Israel’ dan wilayah Palestina yang didudukinya, Middle East Eye melaporkan.

Setelah kunjungan ke pemukiman ilegal Tepi Barat, diplomat tertinggi AS mengeluarkan arahan untuk mengidentifikasi organisasi yang memboikot perusahaan yang melakukan “bisnis di ‘Israel’ atau di wilayah mana pun yang dikendalikan oleh ‘Israel’”.

Dia mengatakan Departemen Luar Negeri akan memastikan bahwa tidak ada dana pemerintah yang masuk ke kelompok-kelompok seperti itu – sebuah langkah yang akan merugikan LSM yang tidak beroperasi di permukiman, sesuai dengan hukum internasional.

Dalam keputusan terpisah, Pompeo mengatakan produk ekspor dari bagian Tepi Barat yang diduduki harus diberi label sebagai ‘Buatan ‘Israel’’.

Upaya terbaru, kata para kritikus, adalah dorongan untuk membubarkan pencarian Palestina untuk kenegaraan dan memperkuat realitas pemerintahan total ‘Israel’ atas tanah dan masyarakat antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan – terlepas dari rencana ‘Israel’ untuk secara resmi mencaplok bagian Tepi Barat. .

Berikut adalah Tiga Poin Penting dari Pengumuman Pompeo:

Menghukum Boikot Permukiman

Pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan keluar telah lama menyuarakan penentangan terhadap gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dipimpin Palestina. Pemerintah Trump mencoba untuk menggabungkan kritik terhadap ‘Israel’ dengan antisemitisme.

Pada hari Kamis, Pompeo mengeluarkan perintah yang dapat ditindaklanjuti untuk efek itu – yang tidak hanya akan menghukum kelompok yang memboikot ‘Israel’, tetapi juga mereka yang mencegah bisnis dengan permukiman.

Pompeo mengarahkan utusan khusus Departemen Luar Negeri untuk memerangi antisemitisme guna mengidentifikasi organisasi yang menentang perdagangan “dengan ‘Israel’ atau orang yang berbisnis di ‘Israel’ atau di wilayah mana pun yang dikendalikan oleh ‘Israel’”.

“Untuk memastikan bahwa dana Departemen tidak dibelanjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan komitmen pemerintah kami untuk memerangi anti-Semitisme, Departemen Luar Negeri akan meninjau penggunaan dananya untuk memastikan bahwa mereka tidak mendukung Kampanye BDS Global,” pernyataan Departemen Luar Negeri.

“Selanjutnya, Departemen Luar Negeri akan melakukan peninjauan opsi yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa dana bantuan luar negerinya tidak diberikan kepada organisasi asing yang terlibat dalam kegiatan BDS anti-Semit.”

Lara Friedman, Presiden Foundation for Middle East Peace (FMEP), mengatakan langkah itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan AS. “Ini adalah tempat baru. Tidak ada yang sebanding dengannya.”

Friedman memberi tahu MEE bahwa sebagian besar organisasi tidak akan dapat menyatakan bahwa mereka tidak membedakan antara pemukiman dan ‘Israel’.

“Ada LSM global yang bekerja di seluruh dunia – dan konsisten dengan hukum internasional, dengan kebijakan UE, dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan hak sipil, mereka membedakan antara ‘Israel’ dan permukiman,” katanya.

“Jika kebijakan ini diterapkan seperti yang diartikulasikan oleh Departemen Luar Negeri, berarti organisasi tersebut tidak akan dapat bermitra dengan AS di mana pun di dunia.”

Jonathan Kuttab, seorang pengacara Palestina-Amerika yang berspesialisasi dalam hukum internasional, menyebut dorongan itu sebagai “upaya yang disengaja” untuk mencegah oposisi tanpa kekerasan terhadap pendudukan.

“Mereka ingin membuat pendudukan menjadi begitu standar, begitu legal, begitu sah sehingga mereka yang mempertanyakan legalitas permukiman menjadi diri mereka sendiri diserang; mereka menjadi kriminal; mereka disebut antisemit; aktivitas mereka disebut ujaran kebencian,” kata Kuttab kepada MEE. “Ini adalah cara untuk mengubah hukum internasional.”

‘Dibuat di ‘Israel’’

Sejalan dengan upaya untuk mengaburkan perbedaan antara ‘Israel’ dan wilayah Palestina yang dikuasainya, Pompeo mengatakan pelabelan ekspor dari Tepi Barat akan mematuhi “pendekatan kebijakan luar negeri berbasis realitas” pemerintah AS.

Tidak semua produk pemukiman akan dibuat di ‘Israel’, tetapi semua ekspor dari Area C Tepi Barat – baik yang dibuat oleh Palestina atau ‘Israel’ – akan diberi label seperti itu.

Kesepakatan Oslo membagi Tepi Barat menjadi tiga bagian, dengan Area C – yang membentuk sekitar 60 persen dari wilayah – berada di bawah hampir seluruh kendali ‘Israel’, dengan janji pemindahan kekuasaan secara bertahap ke Otoritas Palestina.

Namun pada tahun-tahun sejak pakta tersebut ditandatangani pada tahun 1995, ‘Israel’ hanya memperketat cengkeramannya di wilayah tersebut dan memindahkan lebih banyak penduduk sipilnya ke wilayah pendudukan yang melanggar hukum internasional.

Kuttab mengatakan memilih Area C tidak disengaja – itu adalah bagian dengan tanah paling banyak dan paling sedikit warga Palestina, sedangkan Area A dan B memiliki “terlalu banyak non-Yahudi” di dalamnya menurut alasan AS dan Israel.

“Memberi label produk Area C sebagai bagian dari ‘Israel’ hampir merupakan paku terakhir dari oposisi terhadap pencaplokan,” tambah Kuttab.

Dia menekankan bahwa upaya aneksasi merupakan ancaman besar bagi tatanan global pasca Perang Dunia II, yang sebagian didasarkan pada prinsip bahwa negara tidak dapat memperoleh tanah orang lain dengan paksa.

“Irak tidak dapat mencaplok Kuwait; Rusia tidak dapat mencaplok sebagian Ukraina. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa ‘Israel’ dan Amerika Serikat ingin berada di atas hukum internasional.”

Friedman mengatakan pernyataan Pompeo, pada dasarnya, mencaplok tanah dan orang-orang yang tinggal di Area C. “Ini pada dasarnya adalah AS yang mengakui kedaulatan ‘Israel’ dan Area C – semuanya.”

Dia menambahkan bahwa langkah tersebut mengekspos dua posisi yang bersaing dari pendukung pro-‘Israel’ di AS yang tidak secara berarti menentang pencaplokan karena mereka berpegang pada solusi dua negara dan dengan keras menolak gagasan satu negara dengan hak yang sama.

“Warga Palestina yang tinggal di Area C tidak menikmati hak yang sama dengan warga Yahudi ‘Israel’ di Area C – apalagi warga ‘Israel’ di dalam ‘Israel’. Berhenti penuh. Mereka hidup di bawah rezim hukum yang berbeda. Itu adalah apartheid,” kata Friedman.

“Maksud saya, itu hal yang paling aneh: Kami sebenarnya memiliki kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintah AS dalam hal melihat Tepi Barat sebagai bagian permanen dari ‘Israel’ dan mengatakannya.

“Pada saat yang sama, kami masih memiliki posisi yang mengatakan: Jika Anda adalah seseorang yang percaya pada satu negara dari sungai hingga laut dengan hak yang sama untuk ‘Israel’ dan Palestina, Anda adalah seorang antisemit dan Anda anti-‘Israel’.”

Memisahkan Tepi Barat dari Gaza

Dalam pernyataan yang sama tentang pelabelan ekspor dari ‘Israel’-Palestina, Pompeo memerintahkan agar produk Palestina dari Area A dan B harus diberi label terpisah dari produk Palestina dari Gaza.

“Barang-barang di daerah Tepi Barat di mana Otoritas Palestina mempertahankan otoritas yang relevan akan ditandai sebagai produk ‘Tepi Barat’ dan barang yang diproduksi di Gaza akan ditandai sebagai produk ‘Gaza’,” kata Departemen Luar Negeri.

“Di bawah pendekatan baru, kami tidak akan lagi menerima tanda ‘Tepi Barat / Gaza’ atau serupa, dalam pengakuan bahwa Gaza dan Tepi Barat secara politis dan administratif terpisah dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya.”

Kuttab mengatakan langkah itu bertujuan untuk menolak gagasan tentang wilayah Palestina yang dapat dibedakan di tanah itu untuk mendorong “penghapusan total identitas Palestina”.

Pakar hukum internasional menyalahkan kepemimpinan Palestina karena mencapai titik itu dengan berfokus pada Tepi Barat dan Gaza, bukan perjuangan nasional yang melibatkan warga Palestina di ‘Israel’ dan pengungsi Palestina di seluruh dunia.

“Dan karena perpecahan kami, kami juga memisahkan Gaza dan Tepi Barat,” katanya, merujuk pada perseteruan antara Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan Otoritas Palestina pimpinan Fatah di Tepi Barat.

“Kami telah berpartisipasi dalam proses fragmentasi dan penghapusan identitas kami.”

Sementara itu, Friedman mengatakan upaya untuk memperlakukan Tepi Barat dan Gaza sebagai dua entitas terpisah telah berlangsung selama bertahun-tahun, mencatat bahwa hak untuk berpindah antara dua wilayah Palestina tidak ada, bahkan untuk tujuan kemanusiaan.

“Di bawah Oslo, ‘Israel’ setuju bahwa Tepi Barat dan Jalur Gaza akan dianggap sebagai satu wilayah integral,” katanya. “Pada tahun-tahun sejak Oslo – dan khususnya pada tahun-tahun sejak Intifadah Kedua dan kemudian berbagai perang Gaza – ‘Israel’ telah secara efektif memisahkan Gaza sepenuhnya dari Tepi Barat.”*

Rep: Fida' A.

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Update aplikasi Hidcom untuk Android Sekarang juga !

Sebarkan :

Baca Juga

Rumah Wakaf

Rumah Wakaf