Analisis

Ini Saatnya Memboikot Perusahaan yang Berbisnis di Xinjiang

Ini Saatnya Memboikot Perusahaan yang Berbisnis di Xinjiang

Oleh: Michael Caster

Hidayatullah.com | PERUSAHAAN Barat mana pun yang melakukan bisnis di Xinjiang harus mempertimbangkan rantai pasokan mereka tercemar oleh tenaga kerja paksa yang diambil dari kamp-kamp pengasingan. Sulit setetes air di lautan ekonomi global yang luas, ini tidak melibatkan perusahaan seperti Ikea, H&M, Volkswagen dan Siemens.

Bulan ini, Amerika Serikat melarang impor produk-produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan di Xinjiang karena penggunaan tenaga kerja paksa. Negara itu juga mem-blacklist 28 entitas China atas keterlibatan mereka dalam penindasan Uighur dan mengeluarkan pembatasan visa pada pejabat penting China. Setelah itu, dua perusahaan Australia kini juga mengumumkan mengakhiri kemitraan mereka dengan pemasok kapas mereka di Xinjiang.

Ini adalah langkah yang disambut baik tetapi Amerika Serikat dan Australia bukan satu-satunya negara yang memiliki kepentingan bisnis di Xinjiang. Sudah waktunya untuk secara global mem-blacklist semua barang yang mempunya pabrik atau diproduksi di Xinjiang.

Komite PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial telah menyebut Xinjiang “zona tanpa hak” di tengah penahanan massal beberapa juta etnis dan agama minoritas.

Tiongkok mengklaim bahwa mereka kebanyakan adalah “pusat pelatihan kejuruan.” Tetapi dikelilingi oleh kawat berduri, kamera pengintai, dan penjaga bersenjata, pada kenyataannya banyak yang merupakan kamp kerja paksa di mana muslim Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya dipaksa bekerja dengan upah rendah atau tidak sama sekali.

Banyak perusahaan asing tampaknya mendapat manfaat dari ini. Dengan satu perkiraan, hampir setengah dari 150 perusahaan terbesar di Eropa memiliki kehadiran di Xinjiang. Wilayah ini menyumbang 84% dari produksi kapas China, sebagaimana ditunjukkan dalam studi CSIS baru-baru ini. Cina adalah pengekspor kapas terbesar di dunia, menyumbang 26% dari ekspor global.

Dan kekhawatiran meluas melampaui tekstil dan memengaruhi banyak rantai pasokan. Menurut Wall Street Journal, Adidas, Kraft Heinz, Coca-Cola, dan Gap memiliki atau meneruskan sumber dari Xinjiang. Volkswagen telah memiliki pabrik pembuatan di Xinjiang sejak 2013, dan pada April 2019, kepala eksekutifnya memicu kecaman ketika ia mengklaim ketidaktahuan tentang penahanan massal Tiongkok di Xinjiang.

Xinjiang juga merupakan sumber utama pasta tomat untuk banyak merek internasional terkemuka.

Baca:  Lebih 20 Negara Desak Tiongkok Hentikan Penindasan Muslim Xinjiang

Tapi mari kita kembali ke larangan AS, khususnya pada perusahaan bernama Hetian Taida Apparel dan impor kapas Australia.

Pada akhir 2018, Associated Press mengungkap Badger Sportswear yang berbasis di Carolina Utara mengambil yang dibutuhkan perusahaannya dari pabrik Hetian Taida di dalam kamp pengasingan di Xinjiang.

Setelah terungkapnya kerja paksa, banyak universitas menarik barang dagangan Badger dan pada bulan Januari perusahaan itu mengumumkan akan mengakhiri kemitraan. Tetapi bagaimana distributor pakaian utama Amerika berakhir di ranjang yang sama dengan kerja paksa di China?

Laporan Konsorsium Hak Pekerja menemukan Badger gagal melakukan penilaian hak-hak tenaga kerja dan sebenarnya menyembunyikan pabrik sebagai pemasok. Perusahaan memilih keuntungan daripada hak asasi manusia, dan mereka tidak sendirian.

Investigasi Australian Broadcasting Corporation musim panas ini mengungkapkan enam retailer atau pengecer besar yang mengambil kapas dari Litai Textiles dan perusahaan lain yang berbasis di Xinjiang. Mereka termasuk pengecer global terbesar di Australia, Cotton On Groups, Target Australia, dan perusahaan Swedia Ikea dan H&M. Meskipun Cotton on Group dan Target Australia mengumumkan mereka akan berhenti mengambil kapas dari Xinjiang, ini adalah kasus klasik dari terlalu sedikit, terlalu terlambat.

Lebih jauh lagi di industri lain, pembangkit tenaga listrik Jerman Siemens tanpa malu tetap mempertahankan kemitraan teknologi dengan China Electronics Technology Group Corporation, kontraktor militer milik negara yang baru-baru ini diidentifikasi oleh Human Rights Watch sebagai perusahaan di balik alat pengawasan utama yang berkontribusi terhadap penahanan massal di Xinjiang.

Baca:  China Gunakan Sekolah untuk Pisahkan Anak-Anak Muslim Xinjiang dari Keluarga Mereka [1]

Tidak ada Bisnis

Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada perusahaan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia aktual dan potensial yang terkait dengan praktik bisnis mereka. Karena potensi pelanggaran HAM berat dalam melakukan bisnis di Xinjiang, semua perusahaan asing di sana harus mengakhiri kemitraan bisnis mereka.

Satu-satunya jalan maju ialah tidak ada lagi bisnis seperti biasa.

Pemerintah dan organisasi dari Australia hingga Uni Eropa harus mengambil langkah segera bersama AS untuk memberlakukan daftar hitam global terkait impor semua barang yang dihasilkan atau diproduksi di Xinjiang. Ini harus mencakup pembatasan impor, melarang perusahaan melakukan bisnis di Xinjiang, dan melarang entitas berbasis Xinjiang mengakses pasar mereka.

Undang-undang Magnitsky Global, misalnya, di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan beberapa negara lain membuatnya lebih mudah untuk menjatuhkan sanksi keuangan dan visa yang ditargetkan, yang harus digunakan oleh pemerintah terhadap pejabat China dan pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggaran di Xinjiang.

Perusahaan asing yang telah melakukan bisnis di Xinjiang harus menjalani investigasi yang menyeluruh dan independen untuk menentukan sejauh mana mereka mendapat manfaat dari kerja paksa atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat lainnya dan menghadapi langkah-langkah hukuman, termasuk hukuman finansial untuk berkontribusi pada pengganti rugi material bagi para korban.

Konsumen global juga dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan dan harus menuntut diakhirinya semua kemitraan bisnis di Xinjiang atau ingin memboikot produk mereka.*

Michael Caster adalah advokat dan peneliti hak asasi manusia, penulis The People’s Republic of the Disappeared, dan salah satu pendiri organisasi HAM Safeguard Defenders. Terjemah artikel, Nashirul Haq AR

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Update aplikasi Hidcom untuk Android Sekarang juga !

Sebarkan :

Baca Juga

Hidayatullah Depok

Iklan Bazar